TANJUNGPINANG — Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPP) Kepri, Rodi Yantari, mengungkapkan dari alokasi Rp256 miliar untuk dinasnya, sekitar 30 persen atau Rp76 miliar sudah masuk kas daerah. "Nah, dari Rp256 miliar itu, sekitar Rp76 miliar atau 38 persen sudah dicairkan untuk mengerjakan 41 paket proyek fisik tahun ini," kata Rodi dihubungi di Tanjungpinang, Minggu.
Dua Proyek Raksasa Tahun Jamak: Museum Bahasa dan Poliklinik RSUD
Dari total paket yang tersebar di Bidang Bina Marga, Cipta Karya, dan Sumber Daya Air (SDA), dua proyek besar menjadi sorotan karena menggunakan skema tahun jamak. Pertama, pembangunan Museum dan Monumen Bahasa Nasional di Pulau Penyengat dengan anggaran Rp99,9 miliar. Kedua, pembangunan Poliklinik RSUD Raja Ahmad Tabib Kepri yang dianggarkan sekitar Rp110 miliar.
Rodi memaparkan, proyek museum hingga awal Agustus sudah masuk tahap kontrak kerja dan mulai berjalan. Sementara untuk poliklinik RSUD, prosesnya masih dalam penawaran lelang dan ditargetkan segera ditandatangani kontraknya. "Jadi, tahun ini ada dua proyek besar yang kita kerjakan untuk tahun jamak. Target pekerjaannya rampung 2027," ungkapnya.
Strategi Lelang Dini untuk Hadapi Cuaca Ekstrem
Pencairan dana yang relatif cepat bukan tanpa alasan. Dinas PUPP Kepri sejak awal menerapkan strategi lelang dini atau percepatan tender. Langkah ini diambil untuk mengantisipasi dampak cuaca ekstrem hidrometeorologi, seperti banjir, tanah longsor, dan badai yang rawan terjadi menjelang akhir tahun.
Dengan percepatan ini, pengerjaan infrastruktur krusial diharapkan tidak terhambat oleh kejar-kejaran target di musim penghujan. "Kita berharap seluruh pekerjaan proyek fisik 2026 berjalan optimal dan bisa diselesaikan sesuai target yang telah disepakati bersama antara pemerintah dan kontraktor pelaksana di lapangan," demikian Rodi.
Progres Lelang Capai 98 Persen
Hingga awal Agustus, sekitar 98 persen dari total proyek fisik telah selesai dilelang. Sebagian besar paket bahkan sudah berkontrak dan mulai berjalan di lapangan. Capaian ini menunjukkan percepatan signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang biasanya masih berkutat pada administrasi di pertengahan tahun.
Dari total pinjaman daerah Rp400 miliar yang diteken Pemprov Kepri bersama BJB di awal 2026, porsi terbesar memang diserap untuk sektor infrastruktur fisik. Sisanya dialokasikan untuk kebutuhan pembangunan lainnya di lingkungan pemerintah provinsi.
