BATAM — Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) resmi mengusulkan kenaikan insentif bagi tim pendamping keluarga (TPK) yang terlibat dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya untuk kawasan 3T. Kepala Perwakilan BKKBN Kepri Victor Palimbong menyebut besaran insentif saat ini dinilai belum sebanding dengan beban kerja dan biaya transportasi antar pulau yang harus ditanggung para kader.
Victor mengungkapkan, usulan tersebut telah disampaikan langsung kepada Wakil Menteri terkait. Ia mematok angka ideal minimal Rp2.000 per ompreng untuk wilayah kepulauan, naik dari standar biaya yang berlaku saat ini sebesar Rp1.000 per ompreng.
Biaya Distribusi Antar Pulau Jadi Alasan Utama Kenaikan Insentif
Menurut Victor, karakteristik geografis Kepri yang tersebar di ribuan pulau membuat proses distribusi MBG memakan waktu dan biaya lebih besar. Berbeda dengan daerah yang memiliki akses darat mudah, kader di kepulauan harus menempuh perjalanan laut yang memakan biaya bahan bakar tidak sedikit.
"Kalau standar biayanya Rp1.000 per ompreng, tentu kami ingin lebih. Saya pernah mengusulkan kepada Ibu Wamen, untuk daerah 3T idealnya minimal Rp2.000 di wilayah kepulauan seperti di Kepri," katanya saat dikonfirmasi di Batam, Senin.
Ia menilai evaluasi terhadap insentif kader menjadi penting karena peran TPK tidak hanya sebatas pendataan keluarga, tetapi juga memastikan keberlangsungan program gizi di tingkat rumah tangga.
74.550 Penerima Manfaat MBG Kelompok 3B di Kepri
Berdasarkan data terbaru, penerima manfaat MBG kelompok 3B di Kepri mencapai 74.550 orang. Rinciannya, 5.247 ibu hamil, 13.302 ibu menyusui, dan 56.001 balita non-PAUD yang tersebar di seluruh kabupaten/kota.
Untuk memastikan akurasi sasaran, BKKBN Kepri rutin melakukan sinkronisasi dan verifikasi data setiap bulan. Victor menegaskan data yang digunakan bersifat by name by address sehingga pendampingan bisa tepat sasaran.
"Data kami by name by address. Di TPK itu diverifikasi dan setiap bulan kami lakukan verifikasi. Memang kadang ada kendala karena data antara SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi), BGN (Badan Gizi Nasional) dan TPK belum sama," ujarnya.
Tekstur dan Komposisi Makanan Balita Butuh Perhatian Khusus
Victor menambahkan, pelaksanaan MBG bagi kelompok 3B tidak bisa disamakan dengan kelompok usia lainnya. Kebutuhan gizi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita memiliki spesifikasi yang berbeda, terutama dalam hal tekstur dan komposisi makanan.
"Peran ahli gizi sangat penting karena untuk 3B ini sangat spesifik. Untuk tekstur saja sudah berbeda untuk yang dibutuhkan balita daripada untuk anak SD ke atas. Bukan hanya porsi yang disesuaikan namun gizi juga harus lebih disesuaikan," katanya.
Untuk memperkuat program ini, BKKBN Kepri mendorong optimalisasi program Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT). Program tersebut memanfaatkan pangan lokal untuk menyediakan makanan bergizi sekaligus memberdayakan masyarakat dan kader di tingkat kelurahan.
