Pemerintah Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, mempertahankan Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan meski tidak ada titik api sejak awal Oktober 2026. Satgas yang dikomandoi Bupati Cen Sui Lan itu dibentuk akhir Agustus 2026 untuk mempercepat koordinasi lintas instansi. Selama Agustus-September 2026, karhutla menghanguskan 249,32 hektare lahan di wilayah tersebut.
NATUNA — Pelaksana Tugas Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Natuna Zulheppy menyatakan Satgas Karhutla masih berjalan meski kondisi api sudah nihil. Satgas dibentuk pada pekan terakhir Agustus 2026 sebagai respons atas fenomena kekeringan yang melanda wilayah itu.
Susunan keanggotaan satgas melibatkan Pemkab Natuna, TNI, Polri, Basarnas, BMKG, PDAM, dan instansi terkait lain. Bupati Natuna Cen Sui Lan bertindak sebagai komandan satgas.
Posko Siaga di Bunguran Batubi Ditutup, Siap Dibuka Kembali
Selama periode karhutla Agustus, Pemkab Natuna mendirikan posko siaga di Kecamatan Bunguran Batubi. Zulheppy menjelaskan posko itu berfungsi memudahkan petugas mencegah dan menanggulangi karhutla sekaligus mempercepat layanan.
Kecamatan Bunguran Batubi tercatat sebagai daerah dengan kejadian karhutla terluas. Sejak awal Oktober 2026, posko resmi ditutup dan akan diaktifkan kembali bila diperlukan.
"Alhamdulillah, sejak awal Oktober 2026 tidak ada titik api, meskipun demikian Satgas Karhutla masih berjalan," ucap Zulheppy.
Status Bencana Nonstatus, 249,32 Hektare Lahan Terbakar
Pemkab Natuna mencatat luas lahan terbakar akibat karhutla mencapai 249,32 hektare sepanjang Agustus hingga September 2026. Zulheppy menyebut periode tersebut sebagai bencana karhutla terparah di Natuna.
Meski demikian, status kebencanaan di Natuna saat ini tidak ada atau nonstatus karena kondisi dinilai normal. Pemerintah daerah memilih tetap memelihara satgas untuk menjaga kesiapsiagaan lintas instansi.
"Karhutla pada Agustus hingga September merupakan bencana karhutla terparah," katanya.
Mengapa Satgas Tetap Dibutuhkan meski Api Padam
Natuna merupakan kabupaten kepulauan dengan wilayah daratan tersebar di sejumlah pulau. Koordinasi lintas instansi menjadi kunci penanganan bencana karena akses antarwilayah membutuhkan waktu tempuh lebih lama dibanding daerah daratan.
Satgas Karhutla mempertemukan Pemkab, TNI, Polri, Basarnas, BMKG, dan PDAM dalam satu komando. Pola ini memungkinkan pengambilan keputusan cepat ketika titik api kembali muncul.
Pemkab Natuna belum menyampaikan jadwal evaluasi lanjutan atas keanggotaan satgas. Posko Bunguran Batubi tetap dalam kondisi siap dibuka jika situasi kekeringan berulang.
