TANJUNGPINANG — Ketimpangan distribusi tenaga kesehatan di Kepulauan Riau (Kepri) masih menjadi pekerjaan rumah yang belum tuntas. Dinas Kesehatan (Dinkes) Kepri mencatat, dari total kebutuhan pelayanan kesehatan di wilayah tersebut, baru sekitar 70 persen tenaga medis yang tersedia, sementara sisanya masih belum terpenuhi secara merata.
Plt Kepala Dinkes Kepri, Yosei Susanti, mengatakan konsentrasi tenaga kesehatan masih terpusat di wilayah perkotaan, khususnya Kota Batam. Kondisi ini membuat sejumlah daerah kepulauan seperti Kabupaten Kepulauan Anambas, Natuna, dan Lingga kekurangan tenaga medis, termasuk dokter umum di puskesmas.
“Nakes yang belum tercukupi itu di Natuna, Anambas, hingga Lingga. Namun yang perkotaan sudah mencukupi,” kata Yosei, Selasa (11/8/2026).
Menurut Yosei, akar persoalan ini bukan karena jumlah dokter di Kepri minim. Ia menegaskan bahwa masalah utamanya adalah pemerataan distribusi tenaga medis yang belum berjalan optimal. Banyak tenaga kesehatan yang lebih memilih bertugas di kota besar dibandingkan daerah kepulauan terpencil.
“Dokter yang ada masih terfokus di daerah perkotaan seperti Kota Batam,” ujarnya.
Akibatnya, sejumlah Puskesmas di daerah kepulauan masih beroperasi tanpa kehadiran dokter tetap. Hal ini tentu berdampak langsung pada akses layanan kesehatan dasar bagi warga di pulau-pulau terluar yang berbatasan dengan negara tetangga.
Persoalan kekurangan tenaga medis tidak hanya terjadi pada dokter umum. Kebutuhan dokter spesialis di beberapa kabupaten juga belum terpenuhi. Yosei menyebut Kabupaten Karimun, Kepulauan Anambas, dan Lingga masih membutuhkan tambahan dokter spesialis untuk memenuhi standar pelayanan kesehatan di rumah sakit daerah.
“Seperti dokter spesialis, Karimun masih kurang, Anambas dan Lingga juga belum terpenuhi,” tambahnya.
Idealnya, setiap rumah sakit dan puskesmas di Kepri memiliki empat dokter spesialis dasar serta tiga dokter spesialis penunjang. Standar ini dinilai penting untuk memastikan layanan rujukan dan penanganan kasus kompleks bisa dilakukan di daerah, tanpa harus merujuk pasien ke Batam atau Tanjungpinang.
Untuk mengatasi kekurangan tersebut, Pemprov Kepri bersama pemerintah kabupaten/kota tengah menyiapkan program pengembangan dokter spesialis. Sebanyak 58 dokter saat ini tengah menempuh pendidikan melalui program beasiswa yang difasilitasi pemerintah daerah.
“Untuk daerah pulau masih dalam proses seleksi. Sebagian masih belajar dan sebagian sudah ada yang selesai menjalani pendidikan,” pungkasnya.
Program ini diharapkan menjadi solusi jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan dokter spesialis di daerah kepulauan, sehingga kualitas layanan kesehatan di Kepri bisa lebih merata dan tidak lagi bergantung pada fasilitas kesehatan di kota besar.