TANJUNGPINANG — Empat proyek penanganan banjir di Kepulauan Riau (Kepri) masuk daftar pekerjaan prioritas Dinas PUPP untuk tahun anggaran 2026. Kepala Dinas PUPP Kepri Rodi Yantari mengungkapkan, dua proyek berlokasi di Kabupaten Karimun dan dua lainnya berada di Pulau Bintan.
Proyek di Karimun mencakup normalisasi parit di Jalan Kemunting, Desa Tanjung Berlian Barat, Kecamatan Kundur Utara, serta pembangunan pintu air di Dusun 4 Desa Sebesi, Kecamatan Kundur. Rodi menyebut kedua pekerjaan ini tidak hanya untuk mengendalikan banjir, tetapi juga bagian dari upaya mendukung ketahanan pangan nasional.
"Pembangunan di dua lokasi ini diharapkan dapat mencegah kerusakan lahan pertanian, sehingga tidak mengganggu produksi pertanian atau perkebunan masyarakat," ujarnya di Tanjungpinang, Kamis.
Di Pulau Bintan, proyek pengendalian banjir direncanakan di Kampung Purwodadi, Kelurahan Sei Lekop, Kecamatan Bintan Timur. Pekerjaan meliputi pembangunan kanal di kiri dan kanan sungai dengan pemasangan batu miring, normalisasi aliran, serta perbaikan saluran yang patah.
Langkah ini diambil setelah banjir pada 2021 lalu merendam pemukiman dan merusak tanaman di lahan perkebunan milik warga setempat. Kerusakan infrastruktur drainase dinilai menjadi penyebab utama genangan sulit surut.
Proyek keempat berada di Kampung Kepodang II, Kota Tanjungpinang. Kawasan ini masuk kategori darurat karena berkaitan dengan keselamatan warga. Sejak akhir 2020, banjir di lokasi tersebut menyebabkan 4 dari 60 rumah warga terendam air hingga setinggi dada orang dewasa.
Erosi di tebing sungai juga memicu kerusakan parah pada struktur tanah di sekitar perumahan. Yang lebih mengkhawatirkan, sungai di belakang perumahan Anggrek Pinang itu merupakan jalur lintasan buaya yang kerap muncul ke pemukiman.
"Sungai di belakang perumahan Anggrek Pinang itu adalah jalur lintasan buaya," kata Rodi.
Untuk menangani persoalan tersebut, Dinas PUPP Kepri akan membangun batu miring sepanjang 70 meter. Struktur ini difungsikan ganda: menahan erosi tebing sungai sekaligus menghalangi akses buaya masuk ke area permukiman penduduk.
Rodi berharap seluruh proyek dapat dituntaskan dalam beberapa tahun ke depan. Dukungan dari masyarakat di sekitar lokasi pekerjaan dinilai penting agar pembangunan berjalan lancar dan dampak material yang ditanggung warga bisa berkurang.
"Kami berharap dukungan moril, sehingga dapat mengurangi dampak material masyarakat," demikian Rodi.
Seluruh pekerjaan ini direncanakan dibiayai melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Provinsi Kepri dan akan mulai dieksekusi pada awal tahun anggaran 2026.