TANJUNGPINANG — Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Kepulauan Riau tidak bisa lagi mengandalkan anggaran daerah semata untuk menangani warga telantar yang harus dipulangkan ke kampung halaman.
Kepala Dinsos Kepri Mahadi Rahman mengungkapkan, pihaknya kini menggandeng Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Kepri dan paguyuban daerah asal untuk menutup biaya transportasi pemulangan. "Keterbatasan anggaran mendorong kami membangun kolaborasi, agar layanan sosial tetap berjalan," ucapnya kepada hariankepri.com, kemarin.
Mahadi menjelaskan, penanganan warga telantar dibagi berdasarkan kewenangan pemerintah. Jika warga tersebut terlantar di dalam wilayah Kepri, maka Dinsos kabupaten/kota setempat yang bertanggung jawab.
"Kalau orang telantar di Kepri, kami arahkan ke kabupaten kota setempat. Kami menangani kasus antarprovinsi," ujarnya.
Untuk kasus antarprovinsi, Dinsos Kepri memanfaatkan kolaborasi dengan Baznas dan paguyuban guna membantu biaya perjalanan warga ke daerah asal. Kerja sama ini dinilai penting mengingat postur anggaran dinas yang sangat terbatas.
"Seperti Riau, Jawa, atau NTB, untuk membantu proses pemulangan," kata Mahadi, mencontohkan sejumlah daerah asal warga yang pernah ditangani.
Selain menggandeng Baznas dan paguyuban, Dinsos Kepri juga menjalin kerja sama dengan Sentra Terpadu Segantang Lada milik Kementerian Sosial. Lembaga ini dilibatkan khusus untuk menangani pemulangan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang membutuhkan pendampingan lebih intensif.
"Belum lama ini kami memulangkan seorang warga telantar ke Jawa bersama Sentra Terpadu Segantang Lada," ujar Mahadi.
Kolaborasi lintas lembaga ini diharapkan menjadi solusi jangka pendek yang efektif di tengah keterbatasan fiskal, sekaligus memastikan warga telantar tidak menggantung di wilayah Kepri.