BATAM — BP Batam melalui Pusat Data dan Sistem Informasi (PDSI) bergerak cepat merealisasikan transformasi digital yang selama ini digaungkan pimpinan. Super Apps tidak sekadar memindahkan layanan dari kantor ke gawai, melainkan merombak cara warga dan investor berurusan dengan birokrasi.
Plt. Kepala PDSI BP Batam, Sardin Sitorus, menyebut platform ini bakal menjadi single gateway yang memadukan konsep One Stop Service, Single Identity, dan Integrated Process. Artinya, pengguna cukup satu kali masuk dan bisa mengakses berbagai layanan tanpa perlu bolak-balik login atau mengurus dokumen di beberapa tempat.
Kebutuhan ini muncul dari persoalan klasik pelayanan publik: data tersebar di banyak sistem, proses berbelit, dan waktu tunggu lama. Dengan Super Apps, seluruh proses bisnis dirancang terintegrasi sehingga alur pengurusan menjadi lebih singkat dan transparan.
Sardin menegaskan bahwa pengembangan ini adalah upaya nyata mempermudah akses digital bagi masyarakat dan pelaku usaha. "Melalui kegiatan ini kita juga akan menghimpun masukan dari seluruh unit kerja sebagai dasar penyusunan kebutuhan bisnis dan pengembangan aplikasi yang terintegrasi," terangnya.
BP Batam tidak merancang platform ini dari nol. Sebagai referensi, mereka mengadopsi praktik baik dari INA Digital di Indonesia, LifeSG di Singapura, dan UMANG di India. Ketiganya dikenal berhasil menyederhanakan layanan publik lewat satu aplikasi yang mudah diakses warga.
Langkah ini dinilai strategis karena Batam berhadapan langsung dengan investor asing dan pekerja lintas negara. Kemudahan layanan digital menjadi salah satu faktor penentu daya saing kawasan, terutama di tengah persaingan menarik investasi di kawasan Asia Tenggara.
Anggota Bidang Kebijakan Strategis dan Perizinan, Sudirman Saad, menegaskan bahwa penguatan layanan digital bukan sekadar gengsi teknologi. "Penguatan layanan digital tidak hanya bertujuan meningkatkan efisiensi proses bisnis, tetapi juga menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan mudah diakses," ujarnya.
Ia menambahkan, inisiatif ini sejalan dengan arahan Kepala BP Batam Amsakar Achmad dan Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra. Keduanya mendorong layanan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, sekaligus memperkuat posisi Batam sebagai kawasan investasi dan ekonomi digital.
Jika rampung, warga tidak perlu lagi datang ke kantor hanya untuk mengurus perizinan sederhana. Pelaku usaha bisa memantau status pengajuan secara daring dengan data yang tersinkronisasi antar-unit kerja, memangkas potensi pungli dan praktik calo yang kerap merugikan.
Rapat koordinasi kali ini menjadi fondasi awal penyusunan kebutuhan bisnis. Masukan dari setiap unit kerja akan dikumpulkan untuk memastikan aplikasi yang dibangun benar-benar menjawab kebutuhan pengguna di lapangan, bukan sekadar tumpukan fitur yang jarang dipakai.