KEPULAUAN RIAU — Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan anggaran operasional Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi bersumber dari pagu Kementerian ESDM. Kementerian ESDM mendapat alokasi Rp 27,37 triliun dalam APBN 2027, dan sebagian akan ditata ulang untuk membiayai kementerian koordinator baru tersebut.
Suahasil menyampaikan hal itu di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/10/2026). Menurut dia, pengalihan anggaran diperlukan agar Kemenko Hilirisasi bisa beroperasi penuh setelah memiliki kantor dan struktur kelembagaan.
Kementerian koordinator ini dibentuk untuk mempercepat eksekusi target hilirisasi dan transisi energi Presiden Prabowo Subianto. Bahlil Lahadalia merangkap dua jabatan sekaligus: Menko Hilirisasi dan Transisi Energi serta Menteri ESDM.
Suahasil menegaskan pengelolaan anggaran ditangani langsung oleh Bahlil. "Pak Bahlil menangani anggaran dengan sangat baik. Anggaran operasional berasal dari Kementerian ESDM," kata Suahasil.
Pembiayaan harian jadi krusial karena Kemenko Hilirisasi sudah menempati kantor di area Kementerian ESDM. Penempatan itu dipilih untuk mempermudah konsolidasi dan koordinasi kelembagaan antara kedua institusi.
Dalam APBN Tahun Anggaran 2027, Kementerian ESDM memegang alokasi Rp 27,37 triliun. Sebagian dari pagu itu akan ditata ulang guna menampung kebutuhan operasional kementerian koordinator.
Pemerintah belum merampungkan administrasi keuangan Kemenko Hilirisasi. Suahasil menyebut penyusunan mencakup penetapan bagian anggaran (BA), administrasi, hingga mekanisme pengelolaan keuangan.
"Tinggal nanti kan kita bikin apakah namanya bagian anggaran, tata kelolanya, administrasinya, bagian anggarannya, BA-nya berapa, dan seterusnya, itu dalam proses kita buat," tuturnya.
Seluruh administrasi tersebut ditargetkan rampung dalam waktu dekat. Artinya, anggaran operasional Kemenko Hilirisasi belum berdiri sebagai pos tersendiri di APBN 2027, melainkan menumpang pada pagu Kementerian ESDM.
Kehadiran Kemenko Hilirisasi dimaksudkan memperkuat koordinasi antar kementerian dan lembaga. Lingkup koordinasinya mencakup Kementerian Investasi dan Hilirisasi serta instansi lain yang menangani sektor energi dan pengolahan bahan mentah.
Dengan Bahlil memimpin dua institusi sekaligus, pemerintah berharap tidak ada tumpang tindih kebijakan antara perencanaan di Kemenko dan pelaksanaan di Kementerian ESDM.
Skema anggaran yang menumpang pada pagu ESDM ini menandai pola umum pembentukan kementerian baru: operasional jalan lebih dulu, pos anggaran definitif menyusul lewat penataan BA. Bagi pelaku industri hilirisasi dan energi, kepastian tata kelola keuangan Kemenko Hilirisasi akan menentukan seberapa cepat koordinasi lintas sektor benar-benar berjalan.