TANJUNGPINANG — Keterbatasan akses telekomunikasi yang selama ini menghambat layanan publik di Kepulauan Riau (Kepri) mulai menemukan titik terang. Pemerintah pusat berkomitmen mengintegrasikan teknologi mutakhir untuk memastikan pemerataan ekonomi hingga ke pulau-pulau terluar, salah satunya melalui pembangunan enam BTS yang tersebar di tiga kabupaten.
Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura mengungkapkan, persoalan jaringan bukan lagi sekadar soal kenyamanan, melainkan menghambat jalannya program strategis nasional. Proses pembangunan Sekolah Rakyat (SR) dan pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah wilayah ikut terkendala imbas minimnya infrastruktur pendukung.
Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI) Kementerian Komdigi Wayan Toni Supriyanto mengatakan, penggunaan frekuensi 700MHz dipilih karena memiliki cakupan sinyal yang luas dan kuat. Teknologi ini dinilai lebih efisien karena mampu membangun infrastruktur jaringan dengan jumlah BTS yang lebih sedikit dibandingkan frekuensi lain.
"Pembangunan BTS tersebar di Kabupaten Lingga, Natuna, dan Karimun dengan pelaksanaan pembangunan yang akan melibatkan operator telekomunikasi yang dalam strateginya mengalokasikan frekuensi 700MHz," kata Wayan dalam pertemuan bersama Wagub Kepri di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta.
Pemanfaatan frekuensi tersebut diarahkan untuk memperluas jangkauan layanan internet 4G/LTE dan 5G. Langkah ini sekaligus menjawab persoalan klasik wilayah kepulauan yang selama ini kesulitan mendapatkan sinyal akibat kondisi geografis yang menantang.
Pembangunan BTS bukan satu-satunya solusi yang disiapkan. Kementerian Komdigi juga akan mengoptimalkan pemanfaatan Satelit Republik Indonesia (SATRIA) serta memperkuat jaringan tulang punggung Palapa Ring.
Teknologi berbasis satelit menjadi alternatif layanan komunikasi di daerah yang belum dapat dijangkau jaringan terestrial. Strategi ini dinilai penting mengingat karakteristik Kepri yang terdiri dari ribuan pulau dengan jarak antardaerah yang berjauhan.
"Upaya ini bukan sekadar pemenuhan infrastruktur, melainkan instrumen vital dalam memacu pertumbuhan investasi yang selama ini stagnan dan memastikan kesejahteraan digital dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat hingga ke pulau-pulau terluar," ujar Wayan.
Wagub Kepri menegaskan, pemerataan akses telekomunikasi merupakan kebutuhan mendesak bagi masyarakat di wilayah perbatasan. Dampaknya terasa langsung pada sektor pendidikan, kesehatan, hingga aktivitas perekonomian warga.
Nyanyang berharap, dengan adanya layanan internet yang memadai, masyarakat terutama nelayan pesisir di pulau terjauh tidak lagi harus melakukan pergerakan fisik yang melelahkan. Mereka cukup melalui pemindaian digital untuk mengakses layanan negara.
"Layanan Internet yang memadai memungkinkan masyarakat terutama nelayan pesisir di pulau terjauh, tidak lagi harus melakukan pergerakan fisik yang melelahkan, melainkan cukup melalui pemindaian digital guna mengakses layanan negara," kata Nyanyang.
Pemprov Kepri berharap dukungan pemerintah pusat dapat mempercepat pembangunan infrastruktur digital di perbatasan agar pelayanan publik berjalan lebih optimal. Saat ini, data mencatat masih ada 30 titik blankspot dan 177 titik dengan kualitas sinyal lemah yang tersebar di wilayah kepulauan.