TANJUNGPINANG — Pemprov Kepri memprioritaskan penyelesaian infrastruktur konektivitas menuju pangkalan utama TNI AL dengan mengajukan tiga paket pembangunan jalan lanjutan ke pemerintah pusat. Total nilai usulan yang disodorkan melalui mekanisme Inpres Jalan Daerah (IJD) mencapai Rp 75 miliar, mencakup ruas jalan di dua kabupaten/kota.
"Sudah beberapa tahun lalu kita usulkan, bahkan seluruh persyaratan di level daerah sudah lengkap. Mudah-mudahan terealisasi tahun ini," kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPP) Kepri Rodi Yantari di Tanjungpinang, Jumat.
Paket terbesar dalam usulan ini dialokasikan untuk pembangunan lanjutan Jalan Gurindam 12 sisi kedua. Ruas tersebut membentang dari kawasan Tugu Sirih hingga depan Markas Komando Armada I (Koarmada) di Tepi Laut, Kota Tanjungpinang, dengan pagu anggaran Rp 40 miliar.
Dua usulan lainnya menyasar Kabupaten Bintan. Pemprov meminta pembangunan lanjutan Jalan Nusantara di Kijang senilai Rp 20 miliar, serta pembangunan Jalan Tembeling dengan estimasi biaya Rp 15 miliar.
Rodi mengakui persaingan memperebutkan alokasi IJD cukup ketat. Ia menyebut pihaknya tidak muluk-muluk menargetkan seluruh kucuran dana, mengingat usulan yang masuk ke pusat berasal dari berbagai daerah.
"Jadi ada tiga usulan IJD di Kepri, dengan total anggaran Rp 75 miliar. Kalau tidak dapat semuanya, 50 persen saja kita sudah sangat bersyukur," ucap Rodi.
Saat ini, dokumen usulan proyek IJD 2026 tersebut tengah memasuki tahap finalisasi di Kementerian terkait. Realisasi anggaran masih menunggu penerbitan Instruksi Presiden (Inpres) serta penandatanganan pagu definitif oleh Presiden RI Prabowo Subianto.
Program IJD sendiri merupakan kebijakan strategis nasional yang memungkinkan pemerintah pusat turun tangan membangun dan memperbaiki jalan kabupaten, kota, maupun provinsi menggunakan dana APBN. Fokus utamanya adalah mendongkrak produktivitas ekonomi daerah dan memperkuat konektivitas antarwilayah.
Kepri bukan wajah baru dalam program ini. Pada 2024, provinsi tersebut tercatat menerima dukungan anggaran IJD senilai Rp 532 miliar.
Dana sebesar itu digunakan untuk membangun dan memperbaiki 14 ruas jalan dengan total panjang mencapai 76 kilometer, tersebar di enam kabupaten/kota. Rodi menilai dampak program ini sudah terasa langsung pada kelancaran distribusi logistik antarwilayah.
"Kita sangat apresiasi pemerintah pusat, IJD ini telah berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, karena dapat memperlancar konektivitas angkutan orang dan barang antarwilayah," demikian Rodi.