JAKARTA — Pelaksana Harian Deputi Bidang Klimatologi BMKG sekaligus Direktur Perubahan Iklim, Fachri Radjab, menyampaikan bahwa analisis perbandingan peluang hujan bulanan menunjukkan kondisi kemarau 2026 secara umum tidak lebih kering dibandingkan periode El Nino 1997. Namun, kewaspadaan tetap diperlukan karena risiko karhutla meningkat seiring mengeringnya lahan.
"Ketika kondisi lahan semakin kering, potensi munculnya titik panas atau hotspot juga meningkat," kata Fachri di Jakarta, Selasa (4/8).
BMKG memprediksi puncak musim kemarau 2026 terjadi pada Agustus hingga September. Sekitar 54 persen wilayah Indonesia diperkirakan mengalami puncak kemarau pada Agustus, sementara sebagian wilayah lainnya akan mengalaminya pada September.
Hingga 2 Agustus 2026, BMKG mencatat sekitar 5.690 titik panas yang tersebar di sejumlah wilayah Indonesia. Angka ini menjadi sinyal awal bahwa potensi kebakaran lahan perlu diantisipasi, terutama di daerah dengan lahan gambut dan semak kering.
Meskipun secara umum tidak lebih kering, BMKG mencatat sejumlah wilayah pada September-November 2026 berpotensi mengalami kondisi lebih kering dibandingkan 1997. Sebagian besar Kalimantan dan Papua memiliki probabilitas lebih kering mencapai 80-90 persen, sementara beberapa wilayah di Pulau Jawa berpotensi mengalaminya pada Oktober.
Untuk Kepulauan Riau, kondisi Agustus 2026 tidak menunjukkan peluang lebih kering dibandingkan 1997. Namun, karakteristik El Nino 2026 disebut lebih mendekati pola El Nino 2023 jika dibandingkan dengan tiga kejadian El Nino dalam 15 tahun terakhir, yakni 2015, 2019, dan 2023.
Fachri menegaskan pemerintah tetap perlu mewaspadai dampak lanjutan dari kemarau, salah satunya peningkatan risiko karhutla. Masyarakat diimbau tidak membuka lahan dengan cara membakar, terutama saat kondisi tanah dan vegetasi sedang sangat kering.
BMKG juga mengingatkan bahwa meski prediksi tidak sekering 1997, pola curah hujan yang tidak menentu tetap berpotensi mengganggu sektor pertanian dan ketersediaan air bersih di sejumlah daerah.