Jakarta - Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) menunjukkan pelayanan publik Kementerian Pekerjaan Umum (PU) pada masa kepemimpinan Menteri Dody Hanggodo memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 89,76 atau berpredikat sangat baik. Capaian tersebut mencerminkan tren peningkatan kualitas layanan dalam lima tahun terakhir.
"Skor IKM Kementerian PU menunjukkan hasil positif dalam 5 tahun terakhir. Tahun lalu, kategorinya sangat baik. Ini perlu kita apresiasi," kata Triono, Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antarlembaga Kementerian PU, dikutip Kamis (30/7/2026) di Jakarta.
Berdasarkan catatan Triono, IKM Kementerian PU terus merangkak naik sejak 2021 di angka 78,25, menjadi 83,59 pada 2022, lantas 86,18 pada 2023. Kenaikan berlanjut ke 88,22 pada 2024, hingga akhirnya menembus 89,76 pada 2025 - level tertinggi dalam lima tahun terakhir.
Sebaran dan Latar Belakang Responden Survei Kementerian PU
Survei melibatkan 635 responden yang mewakili 50 UPT/Balai dari 5 unit organisasi di lingkungan Kementerian PU, yakni Ditjen Sumber Daya Air (SDA), Ditjen Bina Marga, Ditjen Cipta Karya, Ditjen Bina Konstruksi, serta Badan Pengembangan SDM.
Cakupan tersebut menjadikan hasil survei representatif terhadap kondisi pelayanan publik di kementerian yang saat ini dinakhodai Menteri Dody Hanggodo. Survei dilaksanakan pada periode 15 September sampai 5 Oktober 2025 menggunakan formula Krejcie and Morgan.
Komposisi responden terdiri dari 68 persen laki-laki dan 32 persen perempuan. Dari sisi usia, kelompok 31–40 tahun paling banyak (30 persen), lalu usia 41–50 tahun (26 persen), dan di atas 50 tahun (14 persen). Responden usia 26–30 tahun sebanyak 17 persen, sedangkan di bawah 25 tahun 13 persen.
Untuk tingkat pendidikan, 62 persen responden merupakan lulusan S-1, 17 persen S-2, 12 persen SMA/SMK, 6 persen D-3/D-4, dan 3 persen lainnya.
Tiga unsur pelayanan publik dengan penilaian terbaik dalam survei ini adalah prosedur pelayanan, kompetensi petugas, dan persyaratan pelayanan. Sementara tiga unsur yang masih perlu digenjot yakni produk pelayanan, sarana dan prasarana, serta penanganan pengaduan.
Triono menuturkan, Kementerian PU secara rutin menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) sebagai forum dialog dua arah bersama pemangku kepentingan. "Tujuannya adalah untuk menginformasikan temuan survei sekaligus menyaring masukan langsung dari pengguna layanan," tuturnya.
Menanggapi hasil survei ini, Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah, meminta Kementerian PU tidak lantas berpuas diri.
"Kita dukung aksi bersih-bersih di Kementerian PU. Khususnya menyangkut ASN yang terbukti melakukan judol (judi online), jumlahnya ribuan. Apalagi itu temuan PPATK," tegas Trubus.
Trubus juga mendesak Menteri Dody Hanggodo memperketat pengawasan internal demi tata kelola yang bersih di Kementerian PU.
"Pengawasan serta tata kelola di Kementerian PU bisa semakin tertib. Jika memang (karyawan PU) tidak bisa dibina ya diganti saja. Kalau masih bisa ya dipertahankan," pungkasnya.
Baca juga: Menteri Dody Pastikan Laporan Whistleblowing Diverifikasi Inspektorat Jenderal Dulu.